Ket Fhoto:Amiruddin dan Hasanuddin
Banda Aceh –Banda Aceh saat ini menghadapi berbagai masalah yang kompleks, dan Razuardi, seorang tokoh masyarakat, mengungkapkan bahwa kriteria wali kota yang dibutuhkan Masyarakat saat ini adalah Amiruddin dan Hasanuddin. R, Saputra seorang aktivis Aceh, langsung menanggapi berita yang diterbitkan oleh salah satu media online terkait kepemimpinan kedua tokoh ini.
Penjabat (PJ) Walikota Banda Aceh, Amiruddin, dan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Banda Aceh, Hasanuddin, dinilai tidak memiliki kapasitas untuk memimpin kota Banda Aceh. Kepemimpinan Amiruddin khususnya telah menuai pro dan kontra, dengan banyak kritik yang menyoroti kebijakannya yang dianggap merugikan rakyat kecil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aktivis Aceh, R. Saputra, menyatakan bahwa Amiruddin telah memotong berbagai hak masyarakat kecil selama masa jabatannya. “Mulai dari tunjangan kematian, bantuan melahirkan, bantuan untuk kalangan disabilitas, dan berbagai program untuk rakyat kecil di Banda Aceh kini ditiadakan,” ujar Saputra. Kebijakan-kebijakan ini, menurut Saputra, menunjukkan kurangnya kepedulian Amiruddin terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pembayaran tenaga kerja kebersihan kota Banda Aceh yang hanya sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) juga menjadi sorotan. “Kebijakan ini jelas tidak adil, mengingat beratnya pekerjaan mereka dalam menjaga kebersihan kota,” tambah Saputra. Pemotongan hak-hak ini telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang bergantung pada bantuan tersebut.
Kritik tajam juga dilayangkan terhadap penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) di belakang Masjid Raya Jalan Pante Kulu. “Penggusuran ini tidak pro-kemanusiaan dan menunjukkan bahwa Amiruddin tidak punya kapasitas untuk memimpin kota,” ungkap seorang media lokal. Meskipun Amiruddin pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah dan kini sebagai PJ Walikota Banda Aceh, banyak yang menilai bahwa kepemimpinannya belum teruji dalam hal keberpihakan kepada rakyat.
Hasanuddin, yang pernah menjabat sebagai Plt Walikota Banda Aceh menjelang Pilkada 2017, juga mendapat kritik serupa. Menurut R. Saputra, selama masa jabatannya, Hasanuddin belum menunjukkan program yang pro-rakyat Banda Aceh. “Beliau pernah gagal menjadi Anggota DPRA tahun 2019 lewat salah satu partai. Jadi itulah tolak ukur kinerjanya,” kata Saputra.
Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh, Hasanuddin juga dinilai belum memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat kota Banda Aceh. “Apa yang sudah beliau torehkan selama menjabat di PUPR? Program pro-rakyat kota Banda Aceh selama ini sangat minim,” lanjut Saputra. Kritikan ini memperkuat anggapan bahwa Hasanuddin belum siap untuk memimpin kota.
Saputra menambahkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki pengalaman dan rekam jejak yang jelas dalam mengimplementasikan program-program yang mendukung kesejahteraan rakyat. “Menurut kami, Pak Hasan tidak pantas memimpin masyarakat di kota Banda Aceh. Beliau masih belum berpengalaman dan belum menunjukkan kerja maksimal untuk masyarakat kota Banda Aceh,” tegasnya.
Kritikan ini juga mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pejabat-pejabat yang dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan dan harapan warga Banda Aceh. “Kami butuh pemimpin yang benar-benar peduli dan bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan politik pribadi,” ujar seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya.
Dengan semakin dekatnya masa akhir jabatan Amiruddin sebagai PJ Walikota, masyarakat Banda Aceh berharap akan adanya perubahan dalam kepemimpinan kota. “Kami menginginkan pemimpin yang memiliki kapasitas dan integritas untuk membawa Banda Aceh ke arah yang lebih baik,” kata Saputra. Harapan ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk memiliki pemimpin yang mampu mengatasi berbagai masalah lokal dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Masyarakat Banda Aceh terus memantau perkembangan ini dengan harapan akan adanya perubahan positif dalam kepemimpinan kota. “Kami berharap suara rakyat dalam memilih pemimpin yang tepat untuk Banda Aceh,” pungkas Saputra. Harapan ini mencerminkan keinginan kuat masyarakat untuk memiliki pemimpin yang mampu membawa perubahan dan kesejahteraan bagi seluruh warga kota.
